Contoh Surat Pernyataan Pencabutan Perkara
Surat pernyataan pencabutan perkara adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan perkara (penggugat atau pemohon) menarik kembali gugatan atau permohonan yang diajukan di pengadilan. Surat ini umumnya dibuat ketika:
- Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai.
- Pihak yang mengajukan perkara menyadari bahwa perkaranya tidak berdasar.
- Pihak yang mengajukan perkara tidak ingin melanjutkan perkara karena alasan tertentu.
Berikut adalah contoh surat pernyataan pencabutan perkara:
SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN PERKARA
Nomor: .../..../..../....
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: [Nama lengkap] Alamat: [Alamat lengkap] No. Identitas: [No. KTP/SIM/Paspor]
Dengan ini menyatakan bahwa:
- Saya adalah [posisi dalam perkara, contoh: penggugat/pemohon] dalam perkara [nama perkara] dengan nomor perkara [nomor perkara] yang diajukan di [nama pengadilan].
- Dengan ini saya mencabut seluruh gugatan/permohonan yang saya ajukan dalam perkara tersebut.
- Saya menyatakan bahwa pencabutan gugatan/permohonan ini saya lakukan dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Saya memahami bahwa pencabutan gugatan/permohonan ini akan berakibat [dampak hukum dari pencabutan, contoh: perkara dinyatakan gugur/ditolak].
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat Saya,
[Tanda tangan]
[Nama lengkap]
[Keterangan lain, contoh: stempel, tanggal]
Catatan:
- Sesuaikan isi surat dengan kasus dan kondisi yang dialami.
- Periksa kembali kesesuaian data dan isi surat sebelum ditandatangani.
- Surat ini sebaiknya diketik dan ditandatangani di atas materai.
Penting untuk diingat:
- Pencabutan perkara harus dilakukan sebelum putusan pengadilan dibacakan.
- Pihak yang mengajukan pencabutan perkara harus menyerahkan surat pernyataan pencabutan perkara kepada pihak pengadilan.
- Kesepakatan damai atau alasan lain untuk mencabut perkara perlu dibuktikan.
Konsultasikan dengan lawyer untuk memastikan proses pencabutan perkara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
