Contoh Surat Perjanjian Pelatihan Kerja dan Ikatan Dinas
Surat Perjanjian Pelatihan Kerja dan Ikatan Dinas merupakan dokumen penting yang mengatur hubungan antara peserta pelatihan dengan lembaga pelatihan dan/atau perusahaan yang menyediakan lapangan kerja. Dokumen ini berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan setelah masa pelatihan.
Berikut ini contoh surat perjanjian pelatihan kerja dan ikatan dinas yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:
SURAT PERJANJIAN PELATIHAN KERJA DAN IKATAN DINAS
Nomor: .....
Perihal: Perjanjian Pelatihan Kerja dan Ikatan Dinas
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Pihak Pertama
Nama: ............................. Jabatan: ............................. Lembaga Pelatihan: ............................. Alamat: ............................. Telepon: .............................
2. Pihak Kedua
Nama: ............................. Alamat: ............................. Telepon: .............................
Dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian Pelatihan Kerja dan Ikatan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1: Tujuan Perjanjian
1.1 Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan pelatihan kerja dan ikatan dinas. 1.2 Pihak Pertama bermaksud memberikan pelatihan kerja kepada Pihak Kedua untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya di bidang ............................. 1.3 Pihak Kedua bermaksud mengikuti pelatihan kerja di Pihak Pertama dan bersedia bekerja di perusahaan yang ditunjuk Pihak Pertama selama jangka waktu tertentu setelah selesai pelatihan.
Pasal 2: Jenis Pelatihan dan Durasi
2.1 Jenis pelatihan yang akan diberikan kepada Pihak Kedua adalah ............................. 2.2 Durasi pelatihan adalah ............................. (.... bulan/tahun) terhitung sejak tanggal ............................. sampai dengan tanggal .............................
Pasal 3: Materi Pelatihan dan Metode Pembelajaran
3.1 Materi pelatihan meliputi: - ............................. - ............................. - ............................. 3.2 Metode pembelajaran yang digunakan adalah .............................
Pasal 4: Biaya Pelatihan dan Beban
4.1 Biaya pelatihan dibebankan kepada ............................. 4.2 Pihak Kedua bertanggung jawab atas biaya ............................. 4.3 Pihak Pertama bertanggung jawab atas biaya .............................
Pasal 5: Kewajiban Pihak Pertama
5.1 Pihak Pertama berkewajiban untuk: - Memberikan pelatihan kerja sesuai dengan materi dan metode pembelajaran yang telah disepakati. - Menyediakan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelatihan. - Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada Pihak Kedua selama proses pelatihan. - Memfasilitasi Pihak Kedua untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi setelah pelatihan selesai.
Pasal 6: Kewajiban Pihak Kedua
6.1 Pihak Kedua berkewajiban untuk: - Mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. - Menjalankan semua ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini. - Membayar biaya pelatihan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. - Bekerja di perusahaan yang ditunjuk Pihak Pertama setelah pelatihan selesai selama jangka waktu yang telah disepakati.
Pasal 7: Ikatan Dinas
7.1 Pihak Kedua wajib bekerja di perusahaan yang ditunjuk Pihak Pertama selama ............................. (.... bulan/tahun) setelah selesai pelatihan. 7.2 Pihak Kedua tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas selesai kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh Pihak Pertama. 7.3 Jika Pihak Kedua melanggar ikatan dinas, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar denda sebesar .............................
Pasal 8: Pemutusan Perjanjian
8.1 Perjanjian ini dapat diputus sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dengan persetujuan kedua belah pihak. 8.2 Pihak Pertama berhak untuk memutuskan perjanjian ini jika Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini. 8.3 Pihak Kedua berhak untuk memutuskan perjanjian ini jika Pihak Pertama tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini.
Pasal 9: Penyelesaian Sengketa
9.1 Segala sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 9.2 Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka sengketa akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
Pasal 10: Ketentuan Lain
10.1 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar, masing-masing pihak menerima satu eksemplar. 10.2 Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
Dibuat di: ............................. Pada tanggal: .............................
Pihak Pertama
(.............................)
Pihak Kedua
(.............................)
Catatan:
- Perjanjian ini hanya contoh, dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- Anda dapat menambahkan pasal-pasal lain yang dianggap perlu dalam perjanjian ini.
- Pastikan Anda memahami isi perjanjian ini sebelum menandatanganinya.
- Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan perjanjian ini memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
